dailyvid

More Post »
Headlines News :
Home » » Menteri Kehakiman RI mendukung hukuman Corby dipotong lima tahun

Menteri Kehakiman RI mendukung hukuman Corby dipotong lima tahun

Written By Unknown on Jumat, 06 April 2012 | 09.52


Amir Syamsuddin
Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin,
mengatakan salah satu alasan adalah hubungan
baik dengan Australia.
Kementerian Hukum dan HAM mengatakan permohonan pengurangan hukuman terhadap terpidana kasus kepemilikan obat terlarang asal Australia, Schapelle Corby, sudah dibahas sejak April tahun lalu.
Dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Andreas Agung Nugroho, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menjelaskan kalau dia menguatkan rekomendasi pemberian grasi atas Corby kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2011.
"Saya setuju dengan pengurangan hukuman itu dan yang diusulkan oleh Patrialis Akbar (Menteri sebelumnya) kemudian saya kuatkan pengurangan hukumannya adalah lima tahun," tutur Amir Syamsuddin.
Namun dia tidak memberikan rincan tentang alasan pemberian rekomendasi grasi atau pengurangan hukuman kepada Corby itu.
"Kalau kami di sini kan memperhatikan hubungan baik kita dengan Australia dan memang ada alasan untuk itu dan dimungkinkan oleh undang-undang namun adalah kewenangan Presiden untuk memutuskan."
Amir memperkirakan surat permohonan sudah sampai di tangan Presiden karena konfirmasi tibanya surat tersebut di kantor presiden juga sudah diterima oleh pemerintah Australia.

Pertimbangan lain

Namun Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha, mengatakan Presiden Yudhoyono belum menerima surat rekomendasi tersebut.
Dia menambahkan keputusan soal grasi terhadap Corby tidak hanya 

Kalau kami di sini kan memperhatikan hubungan baik kita dengan Australia dan memang ada alasan untuk itu dan dimungkinkan oleh undang-undang namun adalah kewenangan Presiden untuk memutuskan."
Amir Syamsudin

didasarkan pada rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Keputusan grasi tidak hanya diputuskan presiden saja tapi juga pertimbangan dari MA."
Upaya pengurangan hukuman Corby ini mendapat dukungan dari pemerintah Australia.
"Kami mendukung upaya grasi itu," demikian pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard, seperti dikutip juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, melalui surat elektronik yang diterima BBC Indonesia, Kamis (05/04) siang.
Dalam surat elektronik itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya telah memperoleh konfirmasi bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengirimkan surat permohonan grasi Corby ke Kantor Presiden pada Juli 2010 lalu.
Kasus Corby menarik perhatian masyarakat Australia ketika dia mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada 2005 lalu.
Puncaknya saat Corby divonis 20 tahun pidana penjara, yang kemudian memicu hal yang disebut koran the Herald Sun di Melbourne sebagai "gelombang kemarahan, rasisme, dan purbasangka kesukuan".
Saat itu, sebagian warga Australia menyerukan agar memboikot wisata ke Bali, sedangkan warga lain menuntut agar bantuan bagi korban tsunami Indonesia diminta kembali.


Share this post :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Blognya Si Rifqi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger