dailyvid

More Post »
Headlines News :
Home » , » ASEAN Harus Gunakan Pengaruh di Myanmar

ASEAN Harus Gunakan Pengaruh di Myanmar

Written By Unknown on Jumat, 06 April 2012 | 10.06


Foto: Dok. ASEAN
Foto: Dok. ASEAN
KUALA LUMPUR - Kaukus Parlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPMC) meyakini bahwa komunitas internasional dan ASEAN harus menggunakan pengaruhnya di Myanmar. Ini penting untuk mendorong dan membangun reformasi di negara tersebut.

Sebaliknya, AIPMC melihat pecabutan sanksi akan dilihat sebagai legitimasi atas kepemimpinan saat ini dan tak ragu akan digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat dan membendung aspirasi politik oposisi yang sah.

“Kita masih belum tahu mengapa rejim tiba-tiba mengubah arah. Tanpa tahu ini dan benar paham, sulit percaya bahwa reformasi bisa berlanjut sebagaimana diharapkan rakyat kepada mereka,” ujar Son Chhay Wakil Presiden AIPMC Son Chhay dalam keterangan pers AIPMC yang dikirim kepada Okezone, Kamis (5/4/2012).

“Jika pemerintah serius, ia akan fokus pada upaya mengakhiri konflik di kawasan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia. Kenyataannya militer tetap menyebar di daerah ini. Ada banyak pertanyaaan yang tidak terjawab," jelasnya.

Pemerintah gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, kejahatan seksual, perampasan tanah dan perekrutan tentara anak. Tahanan politik dalam jumlah tak pasti masih di balik jeruji besi. Hukum yang memotong kebebasan dasar masih bercokol.

"AIPMC khawatir pencabutan sanksi terlalu dini justru menguntungkan pemerintah militer yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan membiarkan mereka terhindar dari hukum. Ini merusak reformasi dan mengancam pembangunan jangka panjang negeri ini," tuturnya.

"Sebelum sanksi dicabut, pemerintah Myanmar harus mengambil langkah reformasi nyata di bidang politik, hukum dan sosial ekonomi untuk menjamin reformasi," imbuhnya.

Selain itu, AIPMC meminta ASEAN untuk mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera meninjau Konstitusi 2008 dan perundang-undangan secara komprehensif dan transparan.

Bagi AIPMC, Pemerintah Myanmar harus bersedia berpartisipasi dengan kelompok oposisi politik, masyarakat sipil, dan kelompok etnis, dengan tujuan melakukan amandemen, mencabut, atau mengganti peraturan yang tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan standar-standar demokrasi.

Pemerintah Myanmar harus meratifikasi dan mengadopsi instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Statuta Roma. Ketentuan yang terdapat dalam instrumen tersebut harus diundangkan di dalam hukum nasional. 
Share this post :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Blognya Si Rifqi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger